logo


Dept Collektor Berulah, Gong Praje Sasak Siap Pasang Badan

Berikut penjelasanya
327 View

Dept Collektor Berulah, Gong Praje Sasak Siap Pasang Badan
Dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Ormas Gong Praje Sasak menyatakan siap pasang badan untuk melindungi masyarakat atas maraknya aksi Finance atau Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan jasa Dept Collektor untuk melakukan penarikan motor/mobil di jalan secara paksa yang telah meresahkan warga untuk menjalankan aktifitasnya. 

Kesiapan Ormas Gong Praje Sasak tersebut menjadi bamper bagi masyarakat bukan tanpa alasan jika kita nengacu dengan adanya sejumlah regulasi yang sebetulnya melindungi para konsumen, namun entah mengapa aksi serua terus saja berulang.

"Tidak bisa di biarkan! Karena Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)," tegas Lalu Ibnu selaku Ketua Ormas Gong Praje Sasak, Ahad (21/02/2021).

Ditambahkannya, tindakan leasing melalui Debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  

"Tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak masyarakat sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," imbuhnya.

Dijelaskannya, penarikan paksa motor/mobil adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Namun, terkait hutang konsumen tetap harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian. 

Iapun membeberkan langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, diantaranya : (1) Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); (2) Melaporkan tindak pidana perampasan kendaran ke pihak kepolisian; (3) Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan sepeda motor secara paksa.

"Oleh sebab itu, kami menyarankan kepada Finence/Lesing Untuk tidak Lagi Melakukan Penarikan Motor/Mobil secara paksa. Karena itu sangat meresahkan masyarakat dan jelas melanggar hukum," tukasnya. 

"Kalau itu terus menerus dilakukan maka jangan salahkan masyarakat untuk menutup paksa Kantor finance/Lesiang atau kalau perlu kedepan kami bersama masyarakat/konsumen akan menuntut ke pemerintah untuk penutupan total atau pencabutan izin operasional finance / lesing," kata Ibnu menekankan. 

Sebagaimana diketahui, di masa Pandemi COVID-19, Presiden Jokowi Sudah Menyampaikan kepada semua Bank dan Finance untuk memberikan keringan kepada nasabah atau konsumennya. (TL/Red).

Editor : Amaq Auliya