logo


KASTA NTB DPD Lotim Sayangkan Pengambilan Paksa Kendaraan Warga Oleh Dept Collector

Berikut penjelasanya
162 View

KASTA NTB DPD Lotim Sayangkan Pengambilan Paksa Kendaraan Warga Oleh Dept Collector
Dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Debt collector atau penagih utang menjadi momok bagi nasabah yang punya tunggakan utang maupun kredit macet. Si penagih utang ini kerap bertindak kasar, baik secara verbal dan non-verbal, hingga mengambil paksa barang berharga di rumah maupun setengah jalan untuk membayar cicilan pinjaman.

Tentu saja debt collector bekerja atas perintah bank, leasing, ataupun perusahaan pemberi layanan jasa keuangan. Dalam praktiknya, debt collector harus menjalankan tugasnya menagih utang sesuai prosedur berlaku. Namun tak jarang pula, debt collector justru menagih utang seenaknya. Ada yang mengancam sampai melakukan tindak kekerasan. Perbuatan ini jelas melanggar atau melawan hukum.

Seperti kejadian pukul 09.00. Wita,  Selasa  (05/01/2021), bertempat di RSUD Doedjono Selong, yang menimpa korban bernama Jum'as (korban yang mengantarkan Inaq Ana), korban dari Gili, Desa Paremas  Kec. Jerowaru dan Inaq Ana (korban sakit) Gili, Desa Pare Mas Kec. Jerowaru yang mendapatkan perlakuan kasar dari pihak debt collector.

Atas kejadian tersebut, KASTA NTB DPD Lombok Timur menyayangkan perilaku dari oknum debt collector yang mengambil paksa mobil korban.

"Karena hal tersebut, kami dari Kasta NTB DPD Lotim sangat menyayangkan kejadian tersebut dan mempertanyakan apa upaya dari Aparat Penegak Hukum dalam lingkup wilayah hukum Lombok Timur untuk menyelesaikan dan memberikan efek jera kepada oknum-oknum tersebut,sehingga kedepannya tidak terulang permasalahan yang serupa," ujar Daur Tasalsul SH MH dalam keterangannya.

Dikatakannya, kronologi kejadian bermula saat salah seorang masyarakat yang saat itu melakukan perjalanan mengantarkan keluarganya yang sedang sakit menuju RSUD Soedjono Selong, kemudian sang debt collector mengambil paksa kendaraan yang dipakai tersebut, dan karena ulahnya itu warga yang sakit tersebut makin parah.

"Kami pertanyakn kapasitas serta wewenang dari oknum dept collector untuk melakukan perampasan dan mengeksekusi unit kendaraan yang statusnya masih dalam kredit," ucapnya. 

Menurutnya, prosedur pencabutan sebuah barang kredit macet harus melalui proses peradilan dan ada keputusan inkrah pengadilan. 

"Setahu kami, persoalan kreditur dan debitur melakukan wanprestasi, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi pada Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, padahal unit jaminan kredit tersebut hanya dapat dieksekusi dan disita berdasarkan putusan pengadilan," imbuhnya. 

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak cepat menyerahkan unit kendaraan kredit kepada siapapun tanpa putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan,  pihak APH Lotim maupun debt collector belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan keterangan. (TL/Red).

Editor : Ama Auliya