logo


Kepala Daerah Bangga REMITANSI `Pahlawan Devisa` Namun Membiarkannya Jadi Makanan Empuk PJTKI Nakal

Berikut penjelasanya
1246 View

Kepala Daerah Bangga REMITANSI `Pahlawan Devisa` Namun Membiarkannya Jadi Makanan Empuk PJTKI Nakal

TAJUKLOMBOK.COM - Kata pahlawan boleh saja memberi rasa kebangaan tersendiri bagi para penyandangnya. Tapi entahlah bagi pahlawan yang satu ini. 
Di sisi lain, boleh jadi mereka adalah penyumbang devisa yang sangat besar bagi perekonomian negara kita. 
Sementara itu, merekapun ternyata menyimpan banyak kisah menyedihkan yang tak terlupakan seumur hidup. Mereka adalah tenaga kerja yang merantau di negeri orang.
Rumput tetangga lebih hijau, pepatah itulah yang agaknya dialami oleh saudara-saudara kita. Mereka rata-rata berasal dari wilayah-wilayah pedesaan dan berasal dari kalangan sosial ekonomi lemah dan pendidikan paling tinggi SLTA. 
Dengan alasan bosan terlilit kemiskinan di kampung sendiri, diiringi terbatasnya lahan yang bisa digarap, maka mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
Bekerja di luar negeri (negara kaya) tentu lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Segi sosialpun terangkat. Tenaga kerja luar negeri itu dipandang (maaf) lebih bergengsi daripada cuma jadi buruh sawah, apalagi sekadar menjadi pembantu rumah tangga di negeri sendiri. 
Maka berbondong-bondonglah mereka mendaftarkan diri untuk berangkat. Agen agen penyalur resmi maupun gelap ramai-ramai memberikan janji fasilitas.
Namun sungguh ironi, julukan sebagai “Pahlawan Devisa” ternyata tidak sesuai dengan perlakuan yang mereka dapatkan, baik di dalam negeri sendiri bahkan di negara tempat mereka bekerja. 
Dari dalam negeri sendiri ialah kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai perlindungan terhadap mereka sebagai tenaga kerja,yang juga melekat padanya, hak azasi sebagai seorang manusia.
Bahkan masyarakat Indonesia sendiripun memandang rendah, memandang dengan sebelah mata para Tenaga Kerja Indonesia, sehingga banyak kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia(TKI) yang kita temui, lihat, dan kita dengar. 

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), total pekerja migran Indonesia sejak Januari hingga September 2018 ada 204.836 orang. Mereka tersebar di 20 negara.

Arab Saudi merupakan negara nomor lima terbesar yang menjadi tempat mencari nafkah para pahlawan devisa. Tercatat, sepanjang Januari hingga September 2018, jumlah pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sebanyak 4.524 orang.

Posisi pertama negara paling banyak menyumbang pekerja migran Indonesia diduduki Malaysia, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Sementara itu berdasarkan data dari BNP2TKI NTB, jumlah TKI yang berasal dari NTB sampai bulan Maret 2018 yaitu mencapai 7.196 orang dengan remitansi atau nilai rupiah kiriman TKI yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kamis, 1 Februari 2018. Dari Bank Indonesia, tercatat uang yang dikirim TKI dari berbagai negara mencapai Rp 220,35 miliar sementara dari PT. POS, dikirim Rp 843, 4 miliar angka ini dibanding pada ahun 2017 lalu yakni mencapai Rp 1,78 triliun.

Dari angka tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa angka kemiskinan di NTB masih tinggi, 15,05 persen berdasarkan data terakhir.

Disisi lain yang merupakan penyakit kronis adalah kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal (gelap) asal NTB dimana Mayoritas dari TKI ilegal ini asal Lombok Timur dan Lombok Tengah. Data yang dimiliki BP2TKI dalam kurun waktu Januari hingga bulan Maret 2018 saja, sebanyak 374 orang calon TKI ilegal berhasil terendus petugas dan digagalkan keberangkatannya.

Masalah TKI ilegal masih terjadi karena banyak faktor. Salah satunya, kinerja Imigrasi yang seringkali kecolongan. Selain itu, peran Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota juga masih minim

Namun hingga saat ini, hal itulah yang belum terlihat. KEPALA DAERAH ( Gubernur, Bupati) malah lebih bangga dengan banyaknya remiten yang dihasilkan TKI. Sementara, masyarakat dibiarkan menajdi MAKANAN EMPUK para oknum yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Orang yang menjadi TKI itu harus dapat rekomendasi dari Dinas tenaga kerja kabupaten. Tapi nyatanya selama ini itu jauh dari harapan. Terbukti, rekomendasi yang keluar sedikit, tapi jumlah TKI di kabupaten itu banyak.
Sudah seharusnya pemerintah memikirkan penyelesaian masalah TKI yang sudah sangat berbelit-belit tersebut. Perlu ada langkah antisipasi yakni perubahan sistem kebijakan sekaligus regulasi yang harus diusung oleh pemerintah.    
Dalam hal ini pemerintah seharusnya, memiliki tahapan-tahapan penyelesaian misalnya: Pertama adalah membenahi dulu sistem intern, yaitu proses pengiriman pekerja. 
Mengingat kita perlu kembali pada sumber, bahwa pekerja sejak awal proses berlangsung memeroleh kemudahan dalam pemberangkatannya. Baik itu dokumen, ketrampilan yang dimiliki dan bekal lainnya selama menunjang pekerjaannya.
Kedua, pemerintah perlu membenahi sistem pelayanan melalui orang-orang yang bekerja di bidang jasa tenaga kerja. 
Tidak hanya sekadar memberangkatkan saja, namun juga memantau serta cek dan ricek melalui perwakilannya di luar negeri tentang calon majikan. 
Begitu juga dengan perkembangan pekerja migran ini, yang perlu dipantau terus menerus, sehingga bisa dipastikan sudah tepat bekerja dengan majikannya. 
Ketiga, tumbuhkan kerja sama antara pemerintah melalui kedutaan maupun konsulat jendral dengan perusahan jasa pengiriman, dengan langkah konkret, menginformasikan adanya pekerja-pekerja migran di wilayah negara yang bersangkutan. 
Sehingga pemerintah mempunyai andil dengan bertanggung jawab apabila terjadi kasus serupa. 
Keempat, kiranya ini semua perlu dibingkai dalam sistem hukum. Hukum yang menindak pelaku jasa pengiriman yang nakal karena melepaskan begitu saja pekerja migran tanpa penanganan berlanjut.
Kelima, akhirnya pemerintah perlu menjajaki sistem hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Ini diperlukan supaya, ada kemudahan menyeret pelaku penyiksaan ke pengadilan setempat. 
Hukum yang telah jelas harus benar-benar mendapatkan perhatian dan komitmen serius dari pemerintah guna menyelamatkan warga negara dan wajah bangsa di mata dunia internasional. 
Dengan hukum yang jelas maka perlindungan akan tenaga kerja dan warga negara Indonesia di luar negeri juga akan baik pula. (cr/Abdul_K)