logo


KPAI Kecam Penayangan Sinetron Suara Hati Istri

Berikut penjelasanya
206 View

KPAI Kecam Penayangan Sinetron Suara Hati Istri
ilustrasi, foto koleksinya internet

TAJUKLOMBOK. COM - KPAI mengecam penayangan tidak pantas dalam sinetron Suara Hati Istri. Komisioner KPAI Retno Listyarti menyebutkan bahwa tayangan yang dimaksud adalah aktris berusia 15 tahun memerankan karakter berumur 17 tahun serta menjadi istri ketiga dari lelaki 39 tahun.

KPAI mengecam atas penayangan sinetron “Suara Hati Istri” yang mempertontonkan pemeran Zahra (LCF), seorang aktris berusia anak (15 tahun), sebagai karakter berusia 17 tahun yang menjadi istri ketiga dari lelaki berusia 39 tahun,” ujar Retno dalam keterangan resminya yang diterima redaksi Tajuklombok di Mataram (02/06).

Ia menilai, penayangan sinetron itu telah melanggengkan praktik perkawinan anak yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender dan momok bagi banyak anak perempuan di Indonesia.

Terlebih saat ini sudah ada aturan usia pernikahan legal di Indonesia, yakni minimal 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu, ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan usia anak adalah sampai dengan 18 tahun. 

KPAI berpandangan bahwa penayangan sinetron ini telah melanggengkan praktik perkawinan anak yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender dan momok bagi banyak anak perempuan di Indonesia,” imbuhnya

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan 2021, terdapat peningkatan ekstrem angka perkawinan hingga tiga kali lipat pada 2020.

Berdasarkan data Badan Pengadilan Agama (Badilag), dari 23.126 kasus perkawinan anak (dispensasi nikah) di tahun 2019, naik tajam menjadi 64.211 kasus pada 2020. 

"Padahal Pemerintah sedang gencar-gencarnya menurunkan angka perkawinan anak, namun tayangan ini malah mengkampanyekan perkawinan anak, jelas tak mendukung program pemerintah," ungkap Retno

Di samping itu, menurut Retno, tayangan dan promosi dari sinetron ini telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditujukan untuk kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia.

Terutama Pasal 14 Ayat 2 mengenai Perlindungan Anak yang berbunyi 'Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran."

"Oleh karena itu, KPAI akan mendorong KPI untuk menghentikan tayangan sinetron tersebut dan memberikan peringatan keras pada TV dan PH-nya," jelasnya. 

Terkait dengan  perlindungan kepada aktris anak yang terlibat dalam produksi tayangan tersebut, baik atas dampak produksi yang telah berlangsung maupun dampak dari pemberitaan media, maka KPAI mendorong adanya assesmen psikologi dari lembaga layanan sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam menyikapi kasus ini, sebagai lembaga pengawas KPAI menggelar rapat koordinasi penanganan kasus pada Kamis (3/6) dengan mengundang pihak-pihak terkait, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), Kementeri Komunikasi dan Infomatika (Keminfo RI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA),” tandasnya. (TL/Red).

Editor : Amaq Auliya