logo


KPAI Kecam Sekolah yang tak Mampu Melindungi Muridnya Selama di Sekolah

Berikut penjelasanya
240 View

KPAI Kecam Sekolah yang tak Mampu Melindungi Muridnya Selama di Sekolah
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (kiri)_dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Publik dikejutkan dengan kasus siswa salah satu SMPN di Pekanbaru, Riau, berinisial FA, menjadi korban bully fisik oleh teman sekelasnya. Anak korban mengalami luka dan hidung patah, bahkan korban terpaksa menjalani operasi  akibat kepala dipukul dengan kayu dan dibenturkan oleh 2 anak pelaku. Akibatnya, hidung korban patah dan harus dioperasi, bahkan  korban mengeluarkan darah cukup banyak saat di bawa ke rumah sakit pasca pemukulan yang dialaminya.  

Kasus ini viral di media sosial karena bibi korban sempat menunggah foto korban yang dalam kondisi di rawat di rumah sakit pasca operasi hidung. Kepolisian sedang menangani kasus kekerasan ini, KPAI akan menunggu dan menghormati proses yang sedang berlangsung. 

KPAI baru mendapatkan informasi kasus ini dari media social KPAI dan dari media massa per hari ini (9/11), jadi belum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, KPAI akan menindaklanjuti informasi ini dan akan segera  melakukan pengawasan terhadap kasus ini dan segera akan berkoordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pendidikan kota dan Dinas PPPA kota Pekanbaru, serta kepolisian pada senin (11/11). 

Atas kasus tersebut maka :

1. KPAI menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa kekerasan fisik yang dialami ananda FA yang diduga dilakukan oleh 2 teman sekelas korban saat jam pelajaran di kelas, bahkan diduga kuat saat korban mengalami penganiayaan ada guru saat peristiwa kekerasan tersebut terjadi. Sang guru diduga saat kejadian berlangsung sedang menggunakanya handphonenya. Jika perundungannya sudah dengan kekerasan fisik separah ini maka patut diduga bully yang diterima korban bukan yang pertama. Karena salah satu indicator bully yaitu adanya kebrulangan, biasanya pelaku akan melanjutkan dan meningkatkan pembullyannya ketika korban diam, tidak melawan dan tidak berani melaporkan apa yang dialaminya; 

2. KPAI menyayangkan lingkungan sekolah yang tidak aman dan nyaman bagi peserta didik, guru kelas dan pihak sekolah sudah seharusnya perlu diperiksa dan dibina oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sesuai tugas dan fungsinya. Jika ditemukan kelalaian sekolah dalam kasus ini maka pihak sekolah harus ikut bertanggungjawab.  Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa, “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungandari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ataupihak lain”. 

3. Jika memang benar dan valid bahwa saat peristiwa kekerasan yang menimpa anak korban terjadi di kelas dan guru tidak melakukan tindakan pencegahan, maka KPAI mempertanyaakan kapasitas guru dalam penguasaan kelas. Seorang guru yang professional dan memiliki kemampauan pendagogik baik, maka akan memiliki kemampuan penguasaan kelas yang baik, sehingga peristiwa kekerasan di dalam kelasnya seharusnya tidak terjadi. 

4. KPAI mendorong Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru didukung oleh Kemdikbud untuk terus menerus memfasilitasi sekolah menjalan program Sekolah Ramah ANak (SRA), palagi SRA merupakan indicator ke-19 dari Kota Layak Anak (KLA). Para guru dan kepala sekolah harus disosialisasi sekolah ramah anak dan juga dilatih Konvensi hak anak (KHA), sehingga para pendidik memiliki persfektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak  selama anak berada di lingkungan sekolah. Mencegah perundungan tentu lebih baik sebagaimana amanat Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

5. KPAI mendorong P2TP2A dan Dinas PPA melakukan rehabilitasi psikologis terhadap anak korban maupun anak pelaku. Anak pelaku harus direhabilitasi psikologis juga agar tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama. Anak pelaku juga harus disiapkan mentalnya ketika keluarga korban menolak kasus ini diselesaikan secara diversi (penyelesaian di luar pengadilan) sebagaimana amanat dalam UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat  pelaku dan korban sama-sama masih berusia anak. Kalau diversi tidak tercapai maka kasus yang sudah dilaporkan ke kepolisian ini akan dilanjutkan proses hukumnya.  (TL/Red).