logo


Mantan Ketua BPPD Lotim Terancam Dipolisikan

Berikut penjelasanya
85 View

Mantan Ketua BPPD Lotim Terancam Dipolisikan
Dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur, Akhmad Roji, SE terancam dipolisikan oleh anggota PWI Lombok Timur, karena sudah 2 kali mencatut nama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) saat menjabat Ketua BPPD Lombok Timur, sebelum digantikan M. Nursandi dan saat menjadi Wakil Ketua pada SK BPPD yang di permasalahkan PWI baru-baru ini.

“Kami akan melaporkan mantan Katua BPPD Lombok Timur ke Polisi, karena melakukan pencatutan nama organisasi PWI untuk bisa duduk menjadi pengurus BPPD Lombok Timur dan ini kedua kalinya melakukan dugaan pencatutan nama PWI,” tegas Hasanah Efendi saat bersama anggota PWI lainnya di Selong, Jumat, 10 Januari 2020.

Rencananya hari Senin mendatang kami akan melayangkan laporan ke Polres Lombok Timur, Lanjut Efendi, apalagi pihaknya telah memberikan kesempatan kepada oknum mantan Ketua BPPD dalam somasi yang kami layangkan untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara tertulis kepada anggota PWI Lombok Timur.

Namun dalam kenyataan tidak dilakukan, termasuk juga oknum pengurus BPPD Lotim lainnya yang menggunakan nama PWI dalam SK tersebut. Sehingga inilah yang tentunya sangat kami sayangkan.

“Bupati saja dengan sangat berani mengaku kesalahannya dengan meminta maaf, sedangkan mantan Ketua BPPD dan oknum pengurus BPPD Lombok Timur yang menggunakan nama PWI tidak melakukannya, ” paparnya.

Hal yang sama dikatakan anggota PWI Lombok Timur lainnya, Dimyati menegaskan upaya hukum yang akan dilakukan terhadap oknum  mantan Ketua BPPD Lombok Timur, karena yang bersangkutan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang ada.

“Kami telah layangkan somasi kepada yang bersangkutan tapi tidak diindahkan,maka kita menempuh jalur hukum,” tegasnya.‎

Menurut mantan Ketua PWI Perwakilan Lombok Timur, oknum mantan Ketua BPPD Lombok Timur tersebut, bukan anggota ataupun pengurus PWI.‎

“Kami  telah konsultasi dengan Kasat Reskrim mengenai laporan yang akan dilayangkan anggota PWI Lotim, dengan meminta untuk membuat surat aduan terkait dengan masalah yang akan di perkarakan,” Imbuhnya.

Sementara dalam aturannya pihak Dinas Pariwisata ( Dispar ) harus bersurat ke unsur-unsur yang masuk dalam kepengurusan BPPD Lotim. Untuk kemudian organisasi dan lembaga itu memberikan rekomendasi untuk dikirim ke Dispar guna dijadikan rujukan dalam penyusunan pengurus BPPD Lotim.

Sementara itu, anggota PWI Lombok Timur Syamsurrijal menambahkan, mengenai masalah upaya hukum yang akan dilakukan atas dugaan pencatutan nama PWI ini sudah melakukan komunikasi dengan PWI Cabang NTB.

Dengan mempersilahkan anggota perwakilan PWI Lotim melaporkan dugaan pencatutan nama PWI yang dilakukan oknum mantan Ketua BPPD Lotim.

“Itikad baik tidak ada, maka kami terpaksa menempuh jalur hukum masalah pencatutan nama organisasi PWI ini,” tegas Rijal

Ia juga mengatakan, kami sangat salut dengan Bupati yang meminta maaf secara langsung untuk kemudian akan melakukan perombakan terhadap pengurus BPPD Lombok Timur.

Dikonfirmasi LOMBOKINI, Akhmad Roji mengaku tidak tahu menahu kalau namanya masuk dari unsur PWI. kata dia, dirinya hanya ikut dikukuhkan sebagai pengurus dan tidak pernah melihat SK pergantian itu sebelumnya.

”Saya hanya ikut dikukuhkan karena sebelumnya tidak pernah diminta memasukan lamaran atau berkas untuk jadi pengurus di BPPD, sehingga saya tidak tau kalau saya dimasukan dari unsur PWI,” kata Akhmad Roji .

Dia juga mengatakan merasa dizolimi karena hanya dirinya yang selalu dipojokkan sementara yang lainnya tidak. Padahal mereka juga memakai unsur lembaga yang ada.

”Kenapa hanya saya yang dipojokkan dan disoroti, sementara yang lain tidak, padahal mereka juga mencatut nama lembaga PWI, HPI dan PHRI, saya curiga, permainan dibalik semua ini,” pungkasnya .(*)

Editor: Amaq Auliya