logo


Peringati Day of Landless 2020, FPR Banten gelar Sekolah Gerakan Tani

Berikut penjelasanya
645 View

Peringati Day of Landless 2020, FPR Banten gelar Sekolah Gerakan Tani
Dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Pandeglang, 28 Maret 2019. Puluhan pimpinan serikat petani, mahasiwa, pemuda dan perempuan yang berasal dari berbagai daerah di propinsi Banten berkumpul mengikuti kegiatan Sekolah Gerakan Tani yang diselenggarakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) Propinsi Banten di desa Ujung Jaya Pandeglang Banten. 

Kegiatan Sekolah Gerakan Tani ini dimulai tanggal 27 Maret dan akan diakhiri tanggal 29 Marer 2020 atau bertepatan dengan puncak kampanye global hari perjuangan kaum tak bertanah (Day Of The Lanless).

Budi selaku koordinator FPR Banten mengatakan bahwa Sekolah Gerakan Tani ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kaum tani khususnya atas berbagai persoalan yang dihadapi kaum tani dan rakyat yang hidup di pedesaan. Mulai dari kondisi objektif, akar masalah sampai jalan keluar utama dari masalah tersebut. 

Menurut Budi, ada beberapa tipe dikalangan kaum tani itu sendiri, ada buruh tani yang hingga hari ini upahnya sangat rendah dan tidak menentu serta tanpa ada perlindungan dari negara, ada petani yang tanahnya di rampas sejak negri ini berdiri, ada petani yang memiliki tanah meski kecil. 

Secara umum kaum tani di Indonesia bahkan diseluruh dunia menghadapi ancaman perampasan tanah akibat dari monopoli tanah (Feodalisme) untuk kepentingan para pemodal besar internasional (Imperialisme) yang dipimpin AS.  

Selain menghadapi monopoli dan perampasan tanah kaum tani juga menghadapi tingginya biaya produksi serta rendahnya harga komoditas hasil pertanian yang sifatnya barang dagangan (orientasi pasar) yang diakibatkan oleh monopoli sarana produksi pertanian dan pasar oleh korporasi-korporasi besar macam Monsanto, Cargil dll. 

Hingga saat ini tidak ada upaya yang serius dari negara untuk mengembalikan tanah kepada kaum tani, begitu juga ketika kaum tani menuntut perbaikan harga komoditas.

Disisi yang lain keberpihakan pemerintah  kepada korporasi pemonopoli tanah nampak sangat jelas melalui berbagai regulasi yang memudahkan pemodal besar untuk menguasai tanah bahkan diberikan keringanan pajak serta bantuan pemasaran  hasil produksi. 

Program Reforma Agraria dan ”Perhutanan sosial” yang terus digencarkan oleh Jokowi-JK, hingga memobilisasi berbagai pihak untuk mendukung, bukanlah memberikan akses bagi petani tak bertanah untuk dapat mengelola tanah.

Reforma Agraria Jokowi tidak lebih dari menunjukan kesetiaannya terhadap kapitalis monopoli internasional (imlerialisme) yang membutuhkan kepastian hukum atas monopolinya terhadap tanah di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan tanah-tanah sasaran RA Jokowi sama sekali tidak mengurangi monopoli tanah yang ada, disisi lain program ini juga bertujuan memaksa kaum tani untuk hidup berdampingan dengan para tuan tanah besar yang selama ini hidup diatas darah dan keringat kaum tani. 

Perhutanan Sosial, pada kenyataanya dijalankan oleh pemerintah Jokowi untuk merampas kembali tanah-tanah yang kekinian sudah di garap dan di kelola oleh kaum tani.

Program itu juga digunakan untuk ”mengikat” petani tak bertanah menjadi tenaga kerja, yakni sebagai penggarap lahan-lahan milik tuan tanah dengan dikenakan sewa tanah melalui konsep bagi hasil yang tak menguntungkan bagi kaum tani.

Selain melalui berbagai kebijakan, Upaya kaum tani mengembalikan tanah juga terus dihambat dan di hadapkan dengan militerisasi. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Lahat atau di Tumpang Pitu.

Menghadapi situasi demikian, menurut Budi tidak ada jalan lain bagi kaum tani selain terus memperbesar organisasi dan memasifkan upaya-upaya mewujudkan reforma agraria yang sesungguhnya serta terus memperkokoh persatuan dengan sektor dan golongan rakyat tertindas lainnya terutama klas buruh. 

Budi juga mengajak kepada seluruh sektor serta golongan rakyat lainnya untuk terus bersama kaum tani melawan monopoli dan perampasan tanah serta berjuang mewujudkan reforma agraria sejati. Karena terbebasnya kaum tani dari monopoli dan perampasan tanah adalah syarat utama terwujudnya kesejahteraan rakyat dipedesaan yang pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya urbanisasi serta migrasi paksa dan akan mempermudah bagi buruh untuk menuntuk kesejahteraannya. (TL/Red).

Laporan : Ughe'

Editor : Amaq Auliya