logo


Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 Siapa Diuntungkan?

Berikut penjelasanya
2090 View

Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 Siapa Diuntungkan?
Arsa Ali Umar_dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Permen ini mencabut dan merevisi aturan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Susi Pudjiastuti, yaitu Permen KP No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua ALARM NTB
Arsa Ali Umar mencoba mengupas permasalahan tersebut dalam tulisan singkat berikut ini : 

Perubahan PERMEN KP 56 Tahun 2016 menjadi PERMEN KP 12 Tahun 2020 menurut sebagian orang adalah merupakan berkah dan kebahagiaan karena dianggap akan menguntungkan semua pihak baik Pengusaha, Nelayan dan Konservasi alam.

PERMEN KP 12 Tahun 2020 ini mengandung unsur KESEIMBANGAN dan KEADILAN krna tiga unsur yang menjadi sistem dan siklus yaitu Pengusaha, Nelayan dan Alam terjamin dan dijamin keberadaannya oleh Negara. 

Pengusaha diberikan legalisasi untuk melakukan jual beli dan ekpsportir, Nelayan baik Budidaya maupun Tangkap diberikan Legal identity dan Alampun menerima kewajibannya untuk Konservasi melalui kewajiban perusahaan untuk melakukan RESTOKING atau pelepas liaran sebanyak 2% dari yang di budidaya oleh perusahaan. 

Keberadaan dan aplikasi dari PERMEN KP 12 Tahun 2020 ini adalah rohnya BUDIDAYA krn BUDIDAYA harus menjadi prioritas bagi perusahaan manapun yang melakukan jual beli dan eksportir. 

Kewajiban BUDIDAYA bagi semua perusahaan yang adalah kunci di berikannya ijin untuk melakukan eksportir karena disetiap hasil budidaya atau pembesaran itu perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap menjaga ekosistem alam lobster ini ada sehingga setiap perusahaan berkewajiban untuk melakukan RESTOKING atau PELEPAS LIARAN sebanyak 2% dari yang di Budidaya itu. 

Pertanyaan kita, apakah perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat ijin dan sudah melakukan proses jual beli dan eksportir sudah benar melakukan proses BUDIDAYA sehingga ada beberapa perusahaan sudah melakukan RESTOKING atau pelepas liaran sbagai bentuk kewajiban mreka terhadap negara..??? 

Atau jangan-jangan yang dianggap BUDIDAYA mereka adalah budidaya miliknya masyarakat atau nelayan yang memang sudah dan telah melakukan BUDIDAYA secara mandiri dari dulu..!!! 

Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi harus tegas terhadap penegakkan regulasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan ijin dan sudah melakukan proses jual beli dan ekpsportir di wilayah NTB, jangan sampai kewajiban mereka untuk menjalankan roh PERMEN KP 12 Tahun 2020 terkait dengan mereka berkewajiban melakukan BUDIDAYA ini diabaikan sehingga setiap proses dan kewajiban mereka selalu dilakukan secara simbolik dan normatif saja..!!! 

Dari uraian di atas, lalu kemudian muncul tanda tanya besar bahwa siapa yang diuntungkan dari Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut?

Jangan sampai Permen KP No. 12 Tahun 2020 tersebut menjadi kemenangan bagi investor, eksportir, dan importir, karena pada saat yang sama, dengan adanya permen tersebut bisa saja menjadi ancaman bagi tiga hal, yaitu: penghidupan nelayan, keberlangsungan sumber daya perikanan, serta perekonomian nasional (red). 

Karena di dalam Permen KP No.12 Tahun 2020 sangat pro-investor dan eksportir dan mengkhianati nelayan kecil dan tradisional.  Di dalam Permen tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa nelayan kecil harus terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih lobster dan nelayan kecil penangkap benih bening lobster ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Apakah KKP punya data jumlah dan penyebaran seluruh kelompok nelayan kecil di Indonesia?

Dikhawatirkan, Permen KP No.12 Tahun 2020 bisa menjadi ancam penghidupan bagi nelayan karena dengan diizinkannya ekspor benih lobster, pihak yang mungkin paling diuntungkan secara ekonomi adalah investor, eksportir, dan importir. Sedangkan nelayan, tetap akan menjadi pihak yang paling sedikit menerima keuntungan ekonomi, meskipun mereka merupakan produsen utama. (TL/Red).

Oleh : Arsa Ali Umar, Ketua ALARM NTB

Editor : Amaq Auliya