logo


SK Pengangkatan Direksi PDAM Lotim Dinilai Bermasalah

Berikut penjelasanya
563 View

SK Pengangkatan Direksi PDAM Lotim Dinilai Bermasalah
Dokpri

TAJUKLOMBOK. COM - Tertanggal 26 Maret 2020 lalu, Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy melantik 3 orang Direksi PDAM Lombok Timur berdasarkan SK Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang terpisahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Timur Nomor : Kep. 07.01/49/PDAM/lll/ 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Timur. 

Namun, pengangkatan 3 orang Direksi PDAM Lombok Timur tersebut dinilai bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Karena itulah, keputusan tersebut harus ditegur dengan melayangkan somasi kepada Bupati selaku KPM. Demikian disampaikan Kuasa Hukum penggugat, Zainul Muttaqin sesaat sebelum menyerahkan surat somasi di Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (15/6).

Dikatakan Zainul, sebagai langkah pertama, pihaknya melayangkan surat somasi yang harus ditanggapi dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika dalam waktu tersebut, Bupati tidak membatalkan SK pengangkatan 3 Direksi PDAM Lombok Timur tersebut, maka proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan memasukkan gugatan di PTUN. 

Ada beberapa hal prinsip yang dilanggar dalam pengangkatan 3 orang direksi di PDAM Lombok Timur ini, ungkap Zainul. Di antaranya, jumlah direksi 3 orang tersebut jelas melanggar peraturan. Sebab, PDAM Lombok Timur belum memiliki pelanggan 30.001 orang. 

Selain itu, 3 orang direksi yang diangkat tersebut disinyalir tidak memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 4 ayat 1 pada huruf b menyebutkan bahwa calon direksi harus mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik. Begitu juga pada huruf c yang menyebutkan bahwa syarat calon direksi harus lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah. 

Lebih lanjut disampaikan Zainul, Bupati harus segera membatalkan SK Pengangkatan 3 Direksi PDAM Lombok Timur. Sebab, selain demi hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. SK tersebut juga menzolimi kliennya yang mengikuti pansel dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap dan nilai tes yang baik. Namun, tidak diloloskan menjadi direktur. (TL/Red).

Editor : Amaq Auliya