logo


Tak Punya NUKS, Kepsek Tak Bisa Lagi Teken Ijazah

Berikut penjelasanya
280 View

Tak Punya NUKS, Kepsek Tak Bisa Lagi Teken Ijazah
Ilustrasi kepala sekolah_internet stock

TAJUKLOMBOK. COM – Tahun 2020 ini,  Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) mulai akan diterapkan. Artinya setiap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah (kepsek) dan guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepsek, baik tingkat SD hingga jenjang SMK/SMK/SLB yang tidak memiliki NUKS dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah (STTPPCKS).

NUKS ini dikeluarkan LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) Solo yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau lembaga lain yang telah diakui Kemendikbud.

Itu artinya, Pelaksana Tugas (Plt) yang tidak memiliki NUKS terancam tidak bisa menandatangani ijazah maupun pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan/atau bantuan lainnya.

Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  6 Tahun 2018, tentang penugasan guru sebagai kepsek.

Ketua PGRI NTB Muhammad Yusuf meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas Dikbud mematuhi Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nomor : 18.356/2018 Tertanggal 09 Agustus 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah.

Dalam surat edaran, ujarnya, dijelaskan setiap jabatan kepsek wajib memiliki NUKS, sedemikian sehingga pemerintah daerah menaati ketentuan yang berlaku.

Selain itu, ujarnya, jangan sampai kepala daerah mengangkat kepsek yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan, yang dapat mengakibatkan dana BOS tidak dapat dicairkan dan penerbitan rapor serta penerbitan ijazah tidak sah atau legal.

“Dengan demikian kepala sekolah yang bersangkutan  tidak berhak mendapatkan tunjungan kepala sekolah,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Yusuf, jika surat edaran dari Direktorat Jenderal GTK tidak dihiraukan oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun pemangku kebijakan lainnya, maka akan berdampak pada kekacauan proses manajemen pendidikan di setiap satuan pendidikan.

“Oleh karena itu diharapkan kepada para pengambil kebijakan untuk dapat mengunakan regulasi yang ada dalam hal pengangkatan kepala sekolah,” ungkapnya

Sementara bagi kepala dinas atau BPKSDM yang ingin mengangkat kepala sekolah, wajib mengikuti diklat Calon Kepala Sekolah (CKS) selama tiga bulan dengan total Jam Pelajaran (JP) sesuai standar diklat 300 jam pelajaran dengan rincian Service Learning (70 JP), On The Job Learning 200 JP dan In Service Learning 2 (30 JP). (SUARANTB.com/TL/Red).

Editor: Amaq Auliya

Berita ini sudah tayang di SUARANTB.com dengan judul "Tak Miliki NUKS, Kepsek Terancam Tidak bisa Tandatangani Ijazah"